Jakarta-HARIAN BANGSA
anggota_kpu1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencapai titik temu dalam pembahasan tentang pengalokasian kursi DPR tahap ketiga. Aturan yang dipakai adalah kembali ke Peraturan KPU yang menggunakan sistem vertikal-horizontal di mana dapil dulu ditentukan baru menyusul caleg yang berhak atas kursi.
“Yang disepakati, tetapkan dulu kursi di dapil mana baru ditetapkan calegnya,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di sela-sela rapat pleno di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/8).
Keputusan ini diambil setelah KPU berkonsultasi lewat telepon dengan Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar. Dengan begitu maka aturan yang dipakai KPU adalah ketentuan dalam pasal 25 Peraturan KPU Nomor 15/2009 yang menggunakan sistem vertikal-horizontal.
Dengan sistem ini, kursi diberikan kepada parpol yang berhak (tembus angka BPP) dengan syarat parpol itu mempunyai sisa suara tertinggi di dapil itu dibanding parpol lain (vertikal), dan pada saat yang sama sisa suaranya di dapil itu tertinggi dibanding dapil lain (horizontal). Setelah itu barulah kursi diberikan kepada caleg parpol yang bersangkutan di dapil itu yang memperoleh suara terbanyak.
Aturan dalam pasal 25 itu sebenarnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Namun KPU tetap menggunakannya karena hingga saat ini belum direvisi.
Jika di sebuah provinsi tidak ada parpol yang suaranya mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka digunakan sistem peringkat. Parpol yang suaranya paling tinggi akan berhak atas kursi. Jika ada 5 sisa kursi, maka yang berhak atas kursi itu adalah 5 parpol yang mempunyai sisa suara tertinggi.
Demikian pula, jika masih ada sisa kursi setelah semua parpol yang tembus BPP diberi kursi, maka sisa kursi itu dibagi habis berdasarkan peringkat jumlah sisa suara parpol.
Hafiz mengatakan, saat ini KPU telah sampai pada tahap pembagian kursi di dapil. Selanjutnya KPU akan menentukan dari dapil itu caleg mana yang akan terpilih duduk sebagai anggota dewan.
Sedangkan soal surat keputusan penetapan kursi anggota DPR dan calon terpilihnya akan dikeluarkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemungutan atau penghitungan ulang di sejumlah daerah.
“Kalau putusan MK soal hasil pemungutan dan penghitungan ulang di daerah-daerah sudah final, maka baru kita sahkan (SK),” kata anggota KPU I Gusti Putu Artha di Jakarta, Kamis (20/8).
Sementara hasil penghitungan kursi untuk daerah yang melaksanakan pemungutan atau penghitungan ulang seperti Tulang Bawang, Lampung, akan dipublikasikan setelah adanya putusan MK soal hasil pemungutan atau penghitungan ulang.
“Tentu kita tidak ingin terburu-buru karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Hasil pengecekan yang kita lakukan harus benar-benar akurat. Jika seluruhnya sudah tetap bisa langsung disampaikan pada publik,” katanya.
Ketika ditanya tentang nama-nama calon terpilih, Putu tidak dapat memastikan apakah KPU akan sekaligus mengumumkan nama-nama tersebut pada Jumat. “Apakah besok (hari ini –red) akan diumumkan nama-namanya itu akan ditentukan dalam rapat pleno KPU malam ini,” imbuhnya.
Adanya perubahan alokasi kursi DPR tahap 3, KPU akan merevisi Keputusan KPU No.259/2009 tentang penetapan caleg terpilih. Sejauh ini, KPU telah menunda pelaksanaan SK tersebut. Sebelumnya, MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan ketentuan alokasi kursi tahap ketiga sesuai dengan Undang-Undang No. 10Tahun 2008 tentang pemilu legislatif, pasal 205 ayat 5, 6, dan 7.
MK menyatakan, telah terjadi perbedaan penafsiran antara para pemohon dengan KPU dalam penerapan Pasal 205 ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 UU 10/2008. Kesalahan penerapan pasal tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Parpol di DPR.
Pasal 205 ayat 5 UU 10/2008 menyebutkan, dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara partai politik dikumpulkan di provinsi untuk menentukan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang baru.
Pasal 6 menyebutkan, BPP baru ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh partai dengan jumlah sisa kursi, sedangkan pasal 7 menyebutkan, penetapan perolehan kursi dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai yang mencapai BPP yang baru di provinsi yang bersangkutan. (Ditulis oleh Harian Bangsa
Sabtu, 22 Agustus 2009 11:01 )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s